Sejak diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 141/2021 dan PMK No. 15/2023, beberapa jenis barang mewah di Indonesia dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12%.
Peraturan ini dirancang untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak serta mengendalikan konsumsi barang-barang mewah. Berikut adalah jenis-jenis barang yang terkena PPN 12% dan penjelasannya.
Kendaraan Bermotor Mewah
Salah satu jenis barang yang terkena PPN 12% adalah kendaraan bermotor mewah. Ini mencakup mobil dengan harga jual tinggi, jet pribadi, dan kendaraan bermotor lainnya yang memiliki nilai jual yang signifikan.
Kendaraan-kendaraan ini sering kali merupakan simbol status sosial dan digunakan oleh kalangan atas. Pengenaan pajak ini diharapkan dapat mengendalikan penggunaan kendaraan mewah dan menambah penerimaan negara.
Hunian Mewah
Jenis barang berikutnya yang terkena PPN 12% adalah hunian mewah. Ini mencakup rumah, apartemen, kondominium, dan townhouse dengan harga jual sebesar Rp 30 miliar atau lebih.
Hunian-hunian ini sering kali memiliki fasilitas yang sangat lengkap dan mewah, menarik minat masyarakat kelas atas. Dengan pengenaan pajak ini, pemerintah berharap dapat mengontrol harga properti mewah serta meningkatkan penerimaan negara dari sektor properti.
Peluru dan Senjata Api
Barang-barang lain yang dikenakan PPN 12% adalah peluru senjata api dan senjata api lainnya. Namun, pengecualian diberikan untuk senjata api yang digunakan untuk keperluan negara seperti pertahanan dan keamanan. Pengenaan pajak ini bertujuan untuk mengendalikan peredaran senjata api dan peluru di masyarakat, sehingga dapat mengurangi potensi penyalahgunaan senjata api.
Balon Udara dan Pesawat Udara Tanpa Tenaga Penggerak
Barang lainnya yang terkena PPN 12% adalah balon udara dan pesawat udara tanpa tenaga penggerak. Barang-barang ini sering kali digunakan untuk rekreasi atau pariwisata. Dengan pengenaan pajak ini, pemerintah berharap dapat mengendalikan penggunaan barang-barang mewah ini serta meningkatkan penerimaan negara dari sektor pariwisata.
Kapal Pesiar Mewah
Terakhir, kapal pesiar mewah seperti yacht dan kapal ekskursi juga dikenakan PPN 12%. Kapal-kapal ini sering kali digunakan untuk rekreasi oleh kalangan atas.
Pengenaan pajak ini diharapkan dapat mengontrol penggunaan kapal pesiar mewah serta menambah penerimaan negara dari sektor maritim dan pariwisata.
Kesimpulan
Pengenaan PPN 12% pada barang-barang mewah merupakan langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dan mengendalikan konsumsi barang-barang mewah.
Dengan kebijakan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih bijak dalam menggunakan barang-barang mewah serta memberikan kontribusi lebih besar terhadap pembangunan negara melalui pembayaran pajak.
